Akhirnya, setelah hampir 8 tahun, kaki ini kembali dapat menjejak tanah Pulau Sumbawa. Ya, tanggal 14 hingga 15 Desember lalu, selain untuk kepentingan pekerjaan, saya dapat berkesempatan mengunjungi Kota Bima. Terakhir kalinya saya berkunjung ke Kota yang berpenduduk sekitar 142.000 jiwa ini, pada Tahun 2004 lalu. Ketika itu saya masih bekerja dengan sebuah LSM lokal di Bali dan sepanjang tahun 2003 hingga 2004 sempat berulang kali berkunjung ke Kota Bima.
Kota Bima saat ini sungguh jauh berbeda kondisinya dengan Kota Bima di Tahun 2003. Bandara Sultan Muhammad Salahudin, terlihat jauh lebih megah dengan arsitekturnya yang khas. Sepanjang perjalanan dari Bandara ke Kota Bima, tampak banyak keramaian di sisi kiri dan kanan jalan. Kalau dulu, saya hanya melihat penjaja buah srikaya, kini yang berjualan dipinggir jalan bermacam-macam. Ada penjual jagung bakar, penjual minuman kelapa muda, hingga warung lalapan. Bahkan di beberapa titik saya melihat ada rumah makan, café, dan - yang ini membuat saya terperangah - karaoke.
Pembangunan infrastruktur di Kota Bima menurut saya maju pesat. Pertumbuhan ekonomi meningkat, dengan beberapa indikator sederhana. Jalan-jalan utama bahkan jalan kecil yang masuk ke kampung-kampung sekarang sudah beraspal mulus. Indikator lainnya yang kasat mata adalah bertumbuhnya sektor jasa dan perdagangan. Bukankah rumah makan dan toko-toko yang ramai itu menandakan bergairahnya perputaran uang di Kota ini. Bukankah mobil dan motor yang berlalu lalang itu berarti masyarakat di Kota Bima berkecukupan.
Bahkan Kota Bima dikenal sebagai Kota yang memiliki pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua tertinggi di Indonesia. “Setiap keluarga di Kota Bima ini, minimal punya satu kendaraan bermotor roda dua,” ujar Hamid, seorang supir taxi bandara yang mengantar saya ke hotel. Benar kata Hamid, dahulu saya dengan mudah menemukan ojek untuk mengantar saya kemanapun saya pergi. Kini jarang sekali tukang ojek yang terlihat. Hanya saja yang tidak berubah sejak dulu adalah rendahnya ketaatan dalam berkendara motor. Hampir semua lampu pengatur persimpangan dilanggar, hehehe….
Saya tidak sempat mengunjungi Museum Istana Raja Bima, “percuma saja pak, banyak barang-barang kerajaan yang rusak dan hilang,” kata Hamid melarang saya. Dari luar, istana itu tidak banyak berubah. Muram kurang terawat dan kehilangan kharismanya. Sangat disayangkan, padahal kalau saja pemerintah mau memperhatikannya, bukan tidak mungkin istana itu menjadi salah satu daya tarik pariwisata.
Malam harinya, saya diajak nongkrong dan ngopi lesehan. Tempatnya unik, karena warung-warung kopi dadakan itu berjejer ditrotoar pinggiran jalan yang bersisian langsung dengan bibir pantai. Suasana di tempat ini memang sejuk karena disiram semilir angin laut. Sesekali, saya dihibur dengan aksi para pembalap jalanan. Membuat obrolan malam itu menjadi menyenangkan.
Kota Bima dan kota-kota lainnya di Indonesia memang sedang bergegas. Bergegas membangun disegala sektor. Tapi perbincangan umum ketika saya di Bima, tidak pernah lepas dari perbincangan situasi politik local. Ternyata masalahnya hampir sama, perebutan jabatan kepala daerah yang berlarut-larut. Bupati terpilih terus digoyang dengan berbagai isu. Lawan politiknya tidak akan pernah berhenti menyerang hingga sang Bupati turun dan melepaskan jabatannya. Hampir setiap hari terjadi demonstrasi didepan kantor pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat daerah. “Disini, demonstrasi itu sama dengan reformasi. Reformasi itu diasosiasikan dengan kehidupan lebih baik,” ungkap salah seorang pejabat pemerintah di Bima sambil berseloroh. Ah.. politik lagi, politik lagi. Lebih baik menikmati keindahan dan keunikan Kota ini daripada bicara politik.
Di salah satu sudut rumah, pipa itu terlihat lucu, karena terlantar sendirian dan nyaris diselimuti belukar. Ujung pipa itu menggantung tanpa balutan kran, seperti sebuah komedi tentang paradoks pembangunan. Tapi saya tidak sedang ingin menertawakan kelucuan tersebut. Seringai kecil dibibir ini membentuk sejumput senyum kecut. Beberapa kawan yang menemani saya hanya bisa terbengong dan bingung tak tahu berbuat apa. Sambil mengelus dada, saya menghela napas panjang, “hufffff!”
Desa yang hijau, subur dan permai ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari Kota Kalabahi, Ibukota Kabupaten Alor. Seharusnya perjalanan saya ke Desa Aimoli, Kecamatan Alor barat Laut bisa sangat menyenangkan. Sembari menyusuri jalan berliku mengikuti lekuk teluk kenari, saya bisa menikmati pemandangan yang indah, keseharian masyarakat yang bersahaja dan pesona bebukitan yang hijau kecoklatan. Tapi itu semua sirna ketika saya sampai di ujung desa dan melihat pipa yang terbujur kaku tak tersentuh, persis dalam pose yang sama ketika terakhir saya berkunjung setahun yang lalu. Dibeberapa tempat, Kran-kran air patah menyisakan pipa kosong tanpa aliran air setetespun. Saya merasakan ekspresi ketidakpedulian atas berkah yang seharusnya disyukuri ini. Bahkan saya heran melihat wajah-wajah yang tidak gusar melihat kegagalan ditempat ini.
Jika dalam blog, saya banyak bercerita tentang Desa Mawar di Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor. Maka desa yang saya ceritakan ini adalah kebalikannya. Kalau cerita tentang Desa Mawar adalah sebuah kesuksesan, maka Desa Aimoli adalah KEGAGALAN SAYA. Ya, benar! KEGAGALAN SAYA, dua kata yang ditulis dalam huruf capital dan tebal itu untuk menyatakan rasa tangggung jawab saya. Semoga hal ini bisa menjadi pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga untuk tidak terulang lagi dikemudian hari. Karena saya telah melakukan satu keputusan yang salah dan kemudian berkibat sangat fatal. Saya ikut memutuskan untuk membangun sarana air perpipaan di desa ini yang sebenarnya TIDAK DIBUTUHKAN oleh masyarakat.
Desa Aimoli sebenarnya cukup subur dan masyarakatnya mudah mendapatkan air. Sumur bisa digali dengan mudah, tidak sampai 2 atau 3 meter sudah mendapatkan air tawar yang layak. Belum lagi, di desa ini ternyata sudah ada 2 sarana air perpipaan, satu sistem dibangun oleh sebuah organisasi non profit internasional dan satu lagi dibangun melalui dana proyek pemerintah.
Saya teringat pada awal tahun 2007 yang lalu, ketika saya berkunjung ke Desa Aimoli dan melihat ada jaringan perpipaan yang masih berfungsi. Hanya saja, kedua sistem itu tidak bisa menjangkau seluruh lokasi rumah peduduk. Di beberapa sudut desa juga ada sumur-sumur yang digunakan oleh masyarakat. Sebenarnya, bisa saja ketika itu saya memutuskan untuk tidak membangun sistem perpipaan lagi. Tapi, saya mengambil keputusan yang salah.
Ketika itu saya masih sangat percaya prinsip kebutuhan masyarakat dan partisipasi, dengan indikator yang sederhana, yaitu pernyataan seorang tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu meyakinkan saya dan mengatakan, “kami butuh air dan siap berpartisipasi demi kesejahteraan masyarakat di desa kami.” Tapi kalimat itu tidak pernah terbukti. Masyarakat tidak benar-benar butuh dan partisipasi masyarakatpun tidak benar-benar terjadi dengan sukarela.
Kini yang tertinggal adalah penyesalan yang dalam. Fasilitas senilai ratusan juta itu tidak berfungsi sama sekali. Ya Allah maafkanlah hambamu ini.
Yeah,
I am not a pattern to be followed
The pill that I’m on
Is a tough one to swallow
I’m not a criminal
Not a role model
Not a born leader
I’m a tough act to follow
Provokatip yak? Itu cuplikan lirik lagu When They Come For Me-nya Linkin Park di album terbaru mereka, A Thousand Suns. Total ada 15 lagu di album yang baru aja rilis pada September 2010 lalu. Luar biasa, keren abis deh! Nge beat, nge rap, dan nge metal seperti juga album album mereka sebelumnya.
Linkin Park yang menggabungkan berbagai aliran “silat” seperti alternative metal, nu metal, rap rock, hip hop, alternative rock serta electone (semacam dentingan melodik organ elektrik dalam dangdut koplo gitu loh) dalam album barunya ini terlihat sangat serius. Bagaimana tidak, A Thousand Suns dipromosikan sebagai album konsep yang mengangkat tema Nuclear Warfare. Judul album inipun dikutip dari sastra Hindu purba, Bhagavad-Gita yang kemudian ditenarkan oleh seorang filsuf fisikawan, J. Robert Oppenheimer. “If the radiance of a thousand suns were to burst at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one,” begitu kutipannya.
“Jika semburat cahaya mentari itu pecah di angkasa,
maka ia tampak layaknya keindahan Sang Ilahi”
Biyuhhh… Poetic yet philosophic … Sebuah ramuan yang mantap antara provoking lyric, lengkingan pita suara Shinoda yang apik, dan beat yang asik tak lupa juga romantik
When life leaves us blind
Love keeps us kind
It keeps us kind
……………………………
(cuplikan lirik The Messenger – Linkin Park, 2010)
Pilihan yang tidak Populer Namun Sangat Bermanfaat
Berbagi Pengalaman Replikasi Pola Pembangunan Bak Penampung Air Hujan di Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur
Selama ini, Bak Penampung Air Hujan atau yang biasa disingkat dengan sebutan Bak PAH dipandang sebagai pilihan teknologi penyediaan air minum yang tidak “seksi” atau tidak populer dibandingkan pilihan teknologi lainnya, misalnya apabila dibandingkan dengan sarana air minum sistem perpipaan. Hal ini timbul karena beberapa alasan, antara lain; penampung air hujan memiliki keterbatasan kapasitas tampungan sehingga tidak mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga pada saat puncak musim kemarau. Selain itu, terdapat juga pemikiran bahwa air dalam bak PAH tidak higienis dan dari sisi teknis konstruksi, bak penampung hujan dianggap tidak dapat bertahan lama. Tidak heran, apabila masyarakat pedesaan lebih senang memilih opsi teknologi lainnya. Namun di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pandangan itu berangsur-angsur berubah. Terbukti dengan banyaknya permintaan masyarakat untuk membangun Bak Penampung Air Hujan (PAH). Ingin tahu lebih lanjut mengenai bagaimana hal tersebut bisa terjadi, berikut ini adalah ulasannya;
Berawal dari Pengembangan Model Sejak tahun 2006 hingga 2008, Pemerintah Kabupaten Alor bekerjasama dengan UNICEF memperkenalkan Bak PAH di lokasi desa yang kondisinya sulit untuk mendapatkan air minum. Seperti desa-desa yang pemukimannya terletak diketinggian, dimana pada lokasi tersebut tidak terdapat sumber air dari sumur atau lokasi yang jarak mata airnya lebih dari satu kilometer. Misalnya Pembangunan PAH Desa Kopidil Kecamatan Kabola dan Desa Otvai di Kecamatan Alor Barat Laut. Selain itu, PAH juga diperkenalkan di daerah pesisir dan pulau kecil, dimana air sumurnya tidak dapat dikonsumsi karena tingkat salinitas dan pencemaran bakteri e-coli yang tinggi, seperti Desa Maru, Pura Selatan, Pura Utara, Pura Barat dan Pura Timur yang semuanya terletak di Kecamatan Pulau Pura.Melalui proses sosialisasi yang intensif, masyarakat di lokasi-lokasi rintisan tersebut diperkenalkan beberapa keunggulan dan keterbatasan bak PAH, seperti proses pembangunan yang sederhana serta cepat, air hujan yang aman untuk dikonsumsi, juga penggunaan air yang hanya diperuntukkan kebutuhan minum dan memasak. Selain itu masyarakat dilatih untuk dapat melakukan sendiri pembangunan PAH tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bak PAH dapat dilihat dari kesediaan mereka untuk mengumpulkan material lokal (in kind) seperti pasir, kerikil dan batu atau boleh dikatakan setidaknya 30% dari total biaya pembangunan PAH merupakan kontribusi dan partisipasi masyarakat. Pola penyediaan air dengan bak PAH ini merupakan pola individual, dimana setiap satu rumah tangga diberikan satu unit PAH dengan kapasitas 4000 liter. Berdasarkan perhitungan sederhana, selama musim kemarau, air dalam PAH cukup untuk minum dan memasak bagi satu rumah tangga dengan jumlah penghuni 4 sampai 5 orang.Secara teknis, dinding PAH adalah beton bertulang berbentuk silinder yang dicetak dengan menggunakan cetakan Fiberglas. Satu unit bak PAH diselesaikan dalam jangka waktu dua hingga tiga hari. Berdasarkan pengalaman dilapangan, dengan 5 unit cetakan PAH, dalam satu bulan bisa terbangun 60 hingga 75 unit PAH, tergantung dari tingkat swadayamasyarakat dan ketersediaan material lokal. Komponen biaya material non-lokal untuk satu unit PAH sekitar 1,5 hingga 2 juta rupiah, yang digunakan untuk membeli 10 sak semen, 16 batang besi beton, talang air dan sebagainya. Sedangkan komponen material lokal, seperti pasir dan kerikil, serta tenaga kerja merupakan swadaya masyarakat murni, yang setara dengan Rp. 750.000 hingga Rp. 1.000.000.
Melalui pendekatan tersebut, sejak tahun 2006 hingga 2008, Pemerintah Kabupaten Alor dengan dukungan UNICEF telah membangun tidak kurang dari 2.478 unit Bak Penampung Air Hujan di 14 desa. PAH yang tersebar di berbagai kecamatan tersebut dapat melayani 2.650 unit Rumah Tangga atau setidaknya 11.600 jiwa.
Adopsi dan Replikasi Melihat manfaat yang besar, tingkat keberhasilan yang tinggi dan efisiensi dalam pembangunannya, maka masyarakat di beberapa desa Kabupaten Alor mulai tertarik untuk mengadopsi dan mereplikasi penyediaan sarana air dengan bak PAH tersebut. Permintaan akan pembangunan Bak PAH bermunculan dalam setiap kegiatan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan (MUSRENBANG Kecamatan). Salah satu desa yang beruntung dan berhasil melaksanakan pembangunan Bak PAH adalah Desa Lalafang di Kecamatan Pantar Timur. Pembangunan Bak PAH di desa itu disalurkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM-MP. Desa Lalafang sendiri dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program PNPM-MP ditahun 2009 setelah melalui proses seleksi yang ketat dan perencanaan yang partisipatif. “Masyarakat termotivasi untuk memilih bak PAH setelah melihat desa-desa tetangga yang telah lebih dahulu menikmatinya, seperti desa-desa di Pulau Pura yang berdekatan dengan Desa Lalafang ini,” demikian ujar Ibrahim Bolingsang, fasilitator teknis PNPM-MP Kecamatan Pantar Timur. Selain itu, di Desa Lalafang memang tidak memiliki sumber air yang layak untuk dikonsumsi. “Pada puncak musim kemarau, masyarakat Desa Lalafang mengkonsumsi air yang diambil dari batang pisang, sehingga kondisinya sangat memprihatinkan,” lanjut Ibrahim. Lebih jauh ia kemudian mengungkapkan beberapa alasan teknis kenapa masyarakat memilih Bak PAH, “proses konstruksinya sederhana sehingga mudah dikerjakan oleh masyarakat, ekonomis dan selain itu setiap rumah mendapatkan satu unit bak PAH.”Secara total terdapat 92 unit Bak PAH yang dibangun melalui dana PNPM di Desa Lalafang, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 126 KK atau melayani 616 Jiwa. Mekanisme yang digunakannya pun tidak jauh berbeda, dimana masyarakat secPara swadaya menyediakan material local seperti batu, pasir dan kerikil, sementara dana bantuan digunakan untuk membeli material non-lokal semacam semen, besi beton dan sebagainya. Sementara itu, PNPM juga memfasilitasi masyarakat Desa Lalafang dengan menghubungi POKJA AMPL Kabupaten Alor untuk meminjam beberapa unit cetakan bak PAH. “sinergi dan koordinasi seperti inilah yang seharusnya dapat difasilitasi oleh POKJA AMPL,” ungkap Melkisedek Belly, S.Sos, M.Si, salah satu anggota POKJA AMPL Alor. Melki berharap POKJA AMPL dapat lebih berperan dalam memfasilitasi kebutuhan di masyarakat dengan menawarkan pendekatan yang sudah teruji efektif dan efesien dalam pelaksanaannya. Pembangunan Bak PAH di Desa Lalafang ini adalah bukti nyata proses adopsi dan replikasi yang berhasil dkembangkan di Kabupaten Alor. Setidaknya 37 desa di tahun 2010 telah dan akan menikmati manfaat bak PAH. Benar! Kini Bak PAH tidak dipandang sebelah mata lagi dan sudah menjadi pilihan yang seksi serta populer di Kabupaten Alor.
